Strategi (or lack of it) Industri Maritim RI

sumber gambar

Menurut Pak Saut Gurning, kita punya banyak strategi untuk industri kelautan ini, mulai dari Bappenas dengan Blue Print Pengelolaan Industri dan Jasa Kelautan, Kementrian Perhubungan, Kemenperin (website-nya rusak kali), TNI AL sampai Perguruan tinggi juga mempunyai strategi sendiri. Tapi dari semua strategi ini, yang ada hanya inkonsistensi pelaksanaanya, akibat rendahnya koordinasi antara kementrian perhubungan, perindustrian, ESDM, BUMN, tenaga kerja, kominfo, pertahanan, dan lembaga lain yang selevel.

Lebih jauh beliau mengatakan, bukan masalah konsep sebetulnya yang kita gak punya, tapi pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan tidak jauh dari "hit and run", "buka-tutup", "bongkar-pasang", "tekan sana-tekan sini", "kantong kiri - kantong kanan".

Yang menarik lagi menurut beliau, dengan kondisi "ala-Indonesia" ini, kita termasuk negara yang sukses pelaksanaan Azas Cabotage nya, yang hanya baru dimulai dalam waktu lima tahun lalu sejak turunnya Inpres no 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. diantara indikatornya adalah:

• Jumlah kapal merah putih meningkat 50% dalam waktu 5 tahun yaitu dari 6000-an (2005) menjadi 9170 (2009), dan sekitar 9800 (2010). 
• Jumlah perusahaan pelayaran dari 1200-an (2005) menjadi 1800 (2010). 
• Pelabuhan-pelabuhan kita dari mampu menghandle 3-4 juta TEUs (2005) menjadi 8-9 juta TEUs (2010). 
• Sementara di galangan juga naik odernya dari yang hanya sekitar 50 ribu GT (2005) menjadi sekitar 300-400 ribu GT (2010). 
• Plus yang menarik adalah lulusan FTK-ITS di tahun 2005 rata-rata waktu tunggu masuk kerja 5-6 bulan, sekarang rata-rata kurang dari 1 bulan. 

Dari data-data tersebut, order kapal baru sebenarnya meningkat tajam (walau 60-70 persen saya perkirakan terjadi di galangan2 batam), tapi justru level kapasitas produksi secara nasional tidak meningkat. dan ini masalah.

DryDocks World Shipyard Batam

Pada awalnya saya mengira bahwa industri maritim kita gak punya yang namanya grand design atau kalau merujuk ke Bappenas, Blue Print industri kelautan. karena shipbuilding hanya salah satu dari banyak industri pendukung dari sebuah cluster besar Industri Maritim, jadi agak susah kalau misalnya kita cuma melihat sebuah supply chain entity (shipbuilding) tanpa melihat big picture-nya sendiri, the whole supply chain yaitu industri maritim, dengan Industri pelayaran sebagai core dari industri ini. Nyatanya Indonesia punya blue print itu dan tetep carut marut. jadi balik lagi memang ke pernyataan Pak Saut, masalahnya adalah ga ada koordinasi antara pihak terkait, kalo bahasa jawanya, eker ekeran antar instansi rebutan lahan.

Saya mau memberikan gambaran bagaimana grand strategy Singapura untuk industri maritimnya.

di Singapura, urusan maritim di pegang oleh MPA (Maritime and Port Authority of Singapore) di bawah Kementrian Perhubungan (Ministry of Transport). kalau di Indonesia mungkin Dephubla (?)

Strategi yang mereka terapkan:

1. Menarik minat ship owner dan ship operator untuk tetap "setia" melakukan operasi bisnisnya di Singapura
2. Mengembangkan industri-industri pendukung, dalam rangka menjadi sebuah "One-Stop Maritime Hub" 
3. Menjaga dan meningkatkan iklim berbisnis melalui kebijakan fiskal dan peraturan yang kondusif dan responsif. 

Ilustrasi yang lengkap seperti dibawah ini:

Singapura sedikit banyak sudah menjadi "One-Stop Maritime Hub", terlihat dari pencapaian industri maritim mereka;

• Nomor 1 di dunia sebagai pelabuhan container di dunia
• No 3 di dunia sebagai negara pemroses produk petrokimia
• Negara di Asia tenggara yang memiliki teknologi tercanggih dalam hal teknlogi galangan kapal dan repair
• Memilik pangsa pasar sebesar 70% dari seluruh rig yang dibangun di dunia
• Menguasai 65% pangsa pasar untuk konversi FPSO
• Terdapat sekitar 5000 perusahaan pelayaran yangmempekerjakan 120 ribu orang
• Menyumbang 7% GDP Singapura

Stimulus fiskal-nya antara lain:

1. Tax exemption otomatis dari pendapatan operasional jika kapal berbendera singapura
2. Tax exemption juga untuk kapal berbendera asing, jika operasionalnya berpusat di Singapura dengan syarat tertentu mengenai jumlah kapal, pegawai lokal, dan jumlah pengeluaran 
3. Tax exemption untuk penghasilan dari persewaan kapal 
4. Marine Finance Incentive (MFI) yang bertujuan memberikan kemudahan untuk mendapatkan modal yang lebih murah dan juga hasil investasi yang lebih oke buat investor
5. The Approved Shipping Logistics Enterprise scheme yang ditujukan buat perusahaan logistik dan pengangkutan yang menjadikan singapura sebagai base-nya
6. Diskon untuk biaya pergantian bendera dengan jumlah tertentu yang secara otomatis juga mendapat tax exemption jika kemudian berbendera Singapura, dan tambahan penghapusan pajak jika kapal itu dibiayai pinjaman luar negri (mengingat tadinya kapal itu berbendera asing)
7. Untuk Rig yang digunakan untuk oil exploration dan production, jika berbendera singapura akan mendapat tax exemption untuk pendapatan dari menyewakan dan mengoperasikan rig tersebut. dan jika tidak berbendera singapura, berarti bisa masuk skema no 2 

Sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, apakah kita akan kalah dengan sebuah negara sebesar pulau Batam? UU no 17 tahun 2008 yang memuat Azas Cabotage harus menjadi landasan untuk kemajuan industri maritim ini, dan khususnya industri perkapalan.