Tuesday, January 4, 2011

Subsidi Setengah Hati

banyak hal kok yang pemerintah kita sudah lakukan, diantaranya:

pertanyaannya, lakukan apa? lakukan lip service! ngomong doang.

dan apa yang pemerintah bilang waktu rakyat menuntut pemberantasan korupsi? jawabannya: biarkan sistem bekerjasuper sekali!, kata Mario Teguh.

jadi kita ga akan ngomongin masalah pinter ngomongnya pemerintah tanpa aksi yang jelas, tapi saya mau membahas masalah subsidi, khususnya subsidi BBM. saya bukannya anti atau pro sama subsidi ini, karena subsidi kalau tepat sasaran tentu bagus untuk redistibusi dan pemerataan kemakmuran, tapi memang kalau serampangan, ya negara yang tekor dan objek subsidy (warga yang tak mampu) juga ga kebagian.

saya terus terang gak ngerti politik anggaran atau  apakah konsep subsidy hal yang berbeda atau sama, yang kita perlu tahu adalah kejelasan aksi atau program pemerintah jika BBM dinaikan atau mungkin di hapuskan. bukan cuma, "Kalau di hapuskan akan dikembalikan ke subsidi kesehatan, pendidikan, bla bla bla". tapi sebuah program yang nyata.

sebuah paper dari Sulaeman Sa'ad, An empirical analysis of petroleum demand for Indonesia: An application of the cointegration approach (Energy Policy Journal), menyimpulkan bahwa konsumsi BBM lebih terpengaruh oleh perubahan pendapatan masyarakat daripada perubahan harga dari BBM itu sendiri. jadi, kata dia, market-based pricing bisa diterapkan sebagai kebijakan oleh pemerintah. yang saya pikir ini coba diterapkan pemerintah dengan membatasi penggunaan BBM bersubsidi di Jabodetabek, walaupun kemudian diundur ke maret 2011. cuma masalahnya, pemerintah kurang yakin sama kebijakannya terlihat dari kurangnya penjelasan kebijakan mereka sendiri, apa sih yang mau dicapai dengan kebijakan ini.


berdasarkan study UNEP (2002), benefit terbesar dari subsidy energy adalah perusahaan energy, equipment supplier, dan kalangan yang mampu. ada beberapa alasan untuk itu:
  1. orang miskin mungkin memang benar benar ga mampu buat membeli bahkan BBM yang bersubsidi atau gak punya akses ke situ. misal kampung yang terpencil (boro boro mau pake listrik, bensin juga buat apa soalnya mobil ga ada, motor ga punya, lah jalannya aja cuma jalan setapak)
  2. jikapun orang miskin mendapatkan benefit dari subsidi ini, nilainya pasti ga seberapa, karena mereka sehari hari ya cuma pakai semampu mereka. bandingkan jika keluarga mampu yang tentu saja memakai listrik, BBM yang tentu saja lebih banyak
  3. subsidi langsung semacam harga premium dan LPG 3kg, akhirnya akan mengarah ke penjatahan dan rawan penyalahgunaan di lapangan
jadi, menurut saya, jika pemerintah menghapus premium, pemerintah jauh jauh hari harus sudah mengumumkan, misalnya:
  • subsidi tarif bus, kereta, busway, metromini (angkutan umum) dan pembangungan infrastruktur untuk publik
  • gratis sambungan PLN untuk warga miskin
  • kenaikan gaji guru (misalnya, sebagai bukti duitnya di alokasikan ke pendidikan :D)
  • jika memang pembatasan (rationing), sistem seperti apa yang akan diterapkan dengan mempertimbangkan masukan masyarakat
  • or whatever whatever.
karena, imbas kenaikan BBM akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan rakyat. sebuah study di Iran, mengenai dampak kenaikan BBM, biaya hidup kelas menengah di daerah perkotaan di Iran naik 28.7% jika harga BBM dinaikan sampai lebih dari 500% dan di daerah pedesaan, biaya hidup naik sekitar 33.7% (Y Saboohi, 2001).

jangan sampai penghapusan subsidi yang tidak disertai program dan kemauan politik yang kuat, menghancurkan ekonomi dan menambah jutaan orang miskin di Indonesia, yang menurut data BPS, pada tahun 2010 berjumlah 31 juta lebih (dengan garis batas miskin Rp 211 ribu/bulan).

terus terang, kita hanya butuh pemerintah dan politisi yang mempunyai empati, bukan budak angka dan citra.

No comments: