Pajak dan NPWP

update: December 24, 2008
tulisan di bawah setelah dipelajari lebih jauh --he...he...-- ternyata applied to Subjek Pajak Dalam Negri.
karena concern saya cuma bebas fiskal, maka setelah keluar siaran pers dari Dirjen Pajak tanggal 23/12/2008, it is clear kalo saya untuk sekarang ini belum butuh NPWP.


Note:
please read all my posting about Tax, soalnya semua berhubungan, dan postingan ini adalah postingan pertama dalam proses mencoba mencerna hak saya sebagai Subjek UU PPh yang baru..

kesimpulannya nanti saya post lagi deh
--------------------------------------------------

begini ceritanya...
tadi malem, ada Seminar Pajak di KBRI Singapura, kerjasama dengan IAITB --thanks orang ITB-- nah ada beberapa hal yang penting yang bisa saya ekstrak:

1. NPWP
berguna untuk:
- Nikah, daftar ke Catatan Sipil harus pake NPWP
- Bebas fiskal dari 2009 sampe 2010 (2011 fiskal dihapus)

Contoh Kasus:

Income di Singapore/bulan SGD 4,000.00
Income di Singapore/tahun SGD 48,000.00
Pajak di Singapore/tahun SGD 1,264.00

Income di Singapore di konversi ke rupiah dengan kurs Rp 8000/SGD:
IDR 384,000,000.00

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak):
IDR 15,840,000.00

Penghasilan kena pajak:
IDR 368,160,000.00

Kalkulasi:
- 5% x 50,000,000 = IDR 2,500,000.00
- 15% x 200,000,000 = IDR 30,000,000.00
- 25% x 118,160,000 = IDR 29,540,000.00
Total = IDR 62,040,000.00

Konversi ke Singapore Dollar:
SGD 7,755.00

Total pajak setelah dikreditkan dengan pajak dari Singapore:
SGD 7,755-SGD 1,264 =SGD 6,491.00

Total Uang yang harus dibayar di Indonesia:
Rp 8000x 6491: IDR 51,928,000.00

GLEK.

2. Non NPWP
yang jelas Non NPWP berdasarkan UU Perpajakan yang baru pasal 39,

"Pasal 39 (1): pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar bagi:

Setiap orang yang dengan sengaja:

a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;

d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;

f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;

g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;

h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau

i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara"

jadi...

it is completed, all the writing about Tax. (by December 24, 2008)